 |
| Edizal Amri SE, Wakil Bendahara PAN Provinsi Jambi periode pertama dan deklarator PAN Sarolangun-Bangko 1999 |
KERINCI, SUARAMASYARAKAT.id - Menyikapi hasil pilkada Kerinci yang oleh banyak pihak mulai dinilai janggal, politisi senior PAN Edizal Amri angkat bicara. Ia juga menyoroti posisi Pj Bupati Kerinci yang dalam pengamatannya dinilai tak lazim. Hal itu ia sampaikan pada awak media, Minggu (1/12/2024).
"Satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang Pj Bupati-nya punya hubungan saudara kandung dengan kepala inspektorat adalah di Kerinci. Hal ini sangatlah rentan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu," katanya.
Edizal menjelaskan, dengan adanya hubungan kakak-adik antara Pj dan Kepala Inspektorat, bisa rentan terjadinya penyelewengan jabatan, lemahnya kontrol dan pengawasan keuangan. Dan ini bisa mengganggu kinerja masing-masing OPD, sampai kepada kades-kades.
"Sangat mudah apabila Pj Bupati berkolaborasi dengan Kepala Inspektorat menggunakan kewenangannya untuk menekan para kades yang mempunyai anggaran dana desa (ADD)," kata pendiri dan mantan Ketua HIPMI pertama Kabupaten Kerinci itu.
Mantan Ketua LSM Formad (Forum Masyarakat Madani) Merangin itu juga menyoroti penempatan adik Pj Bupati Asraf yang menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci Zufran SH MSi itu menjadi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
"Ini sangat tak etis. Seorang kepala inspektorat itukan tugasnya mengawasi. Kok dia menjabat Plt Kadis Pendidikan? Kalau rangkap jabatan seperti itu, menjadi tak jelas antara yang diawasi dan yang mengawasi," tegas mantan pimpinan perusahaan Sarko Post itu.
Ia menilai, kepala dinas pendidikan cukup strategis untuk mempengaruhi para kepala sekolah agar mengarahkan dukungan ke salah satu paslon.
"Ya, dengan dua jabatan sekaligus itu, Zufran tentu punya pengaruh ke dua instansi, yakni kades dan kepala sekolah," terang Edizal.
Edizal menduga, penempatan Zufran sebagai Plt Kadis Pendidikan merupakan bagian dari kolaborasi untuk memenangkan paslon tertentu.
"Saya melihat, pilkada Kerinci ini sudah tak fair lagi. Unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), yang melibatkan peran ASN dan kades sudah mulai sedikit terkuak," tegasnya.
"Lihatlah sekarang, para ASN, bahkan beberapa camat, sudah berani foto dengan paslon 3, dengan kode 'tiga jari'. Itukan pelanggaran berat bagi ASN. Bisa dapat sanksi pemecatan kok. Karena paslon nomor 3 kan belum dilantik jadi bupati. Belum ada keputusan pleno KPU. Kok berani-beraninya para ASN menyatakan sikap dukungan dan keberpihakan? Inikan indikasi, bahwa aparatur kekuasaan berpihak memenangkan nomor urut 3," tegas Edizal.
Untuk itu, politisi senior PAN ini berharap, agar proses dan hasil pilkada Kerinci yang dinilai janggal ini bisa dibongkar seterang-terangnya, agar demokrasi tak cidera oleh kepentingan kelompok mengorbankan kepentingan umum.
"Perolehan suara paslon 3 sekitar 70-an ribu itu benar-benar tak masuk akal. Seorang incumbent pun tak mungkin dapat suara signifikan seperti itu. Untuk itu, saya menganjurkan, sebaiknya kejanggalan pilkada Kerinci ini dibawa ke MK saja," katanya.
Sampai berita ini diturunkan, awak media belum berhasil meminta penjelasan dari Pj Bupati Kerinci maupun Kepala Inspektorat terkait dugaan penggunaan aparatur negara maupun kepala desa yang menyebabkan kejanggalan hasil pilkada.
Pilkada